Presiden Prabowo Subianto menanggapi gelombang kritik masyarakat terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring, Senin (20/7/2026), Presiden secara terbuka mengakui masih terdapat berbagai kekurangan teknis di lapangan, mulai dari masalah infrastruktur listrik, ketersediaan air, hingga akses internet yang belum merata di beberapa titik.
Meski diakui masih dalam tahap awal, pemerintah berkomitmen melakukan penguatan fasilitas pada Kopdes Merah Putih. Rencananya, koperasi ini akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, seperti gudang, ruang pendingin (cold storage), armada truk pengangkut, apotek obat generik murah, hingga bengkel alat mesin pertanian (alsintan). Langkah ini diambil untuk menjadikan koperasi sebagai penyalur barang bersubsidi yang andal.
Presiden menekankan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan terobosan sejarah dalam sistem logistik nasional guna memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Dengan adanya sistem rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi dari pusat hingga ke pelosok desa, pemerintah menargetkan tidak ada lagi kelangkaan barang kebutuhan pokok, terutama saat momentum hari besar seperti Idul Fitri atau Tahun Baru.
Salah satu misi utama program ini adalah memangkas dominasi tengkulak atau ‘iddleman’ yang selama ini meraup keuntungan hingga 30-40% dari selisih harga. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, efisiensi ini diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp313 triliun. Dengan membatasi margin keuntungan koperasi hanya sebesar 5-10%, porsi pendapatan yang lebih besar akan dialihkan langsung kepada petani dan konsumen, yang diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi rakyat secara signifikan.